OKU TIMUR – Upaya mencegah kenakalan remaja dan berbagai pelanggaran hukum di kalangan pelajar Kabupaten OKU Timur semakin diperkuat.
Polres OKU Timur bersama Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA/SMK resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU), Rabu (11/11/2026).
Kerja sama tersebut menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap pelajar, sekaligus mengantisipasi berbagai persoalan yang belakangan menjadi perhatian, seperti balap liar, penyalahgunaan narkoba, judi online hingga tawuran antarpelajar.
Melalui kesepakatan ini, kepolisian dan pihak sekolah tidak hanya memperkuat koordinasi dalam upaya pencegahan, tetapi juga menyepakati mekanisme penanganan apabila terdapat siswa yang terjaring dalam kegiatan penertiban oleh kepolisian.
Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah pelibatan orang tua dan pihak sekolah dalam proses pengambilan siswa maupun barang bukti, khususnya apabila pelajar diamankan karena terlibat aksi balap liar.
Kapolres OKU Timur AKBP Dr. Lalu Hedwin Hanggara mengatakan, sinergi antara kepolisian dan lembaga pendidikan sangat diperlukan agar penanganan terhadap pelajar yang berhadapan dengan hukum dapat dilakukan secara tepat dan terkoordinasi.
Ia menegaskan, apabila terdapat siswa yang terjaring penertiban, proses pengambilan siswa maupun barang bukti harus melibatkan orang tua serta guru atau perwakilan sekolah.
“Terhadap siswa dan barang bukti, pengambilannya harus melibatkan orang tua beserta guru atau perwakilan dari sekolah,” jelasnya.
Menurut Kapolres, aksi balap liar menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius. Pasalnya, terdapat sejumlah ruas jalan di wilayah OKU Timur yang terindikasi kerap dijadikan lokasi kegiatan tersebut.
Ia juga mengingatkan bahwa pengawasan terhadap pelajar tidak boleh hanya dilakukan selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Lingkungan tempat tinggal, keluarga, serta pergaulan sehari-hari turut memiliki pengaruh besar terhadap perilaku anak.
“Yang paling penting itu lingkungan sekitar, baik tetangga maupun teman. Guru juga harus terus memantau bagaimana perilaku siswa-siswinya,” katanya.
Kapolres menambahkan, kepolisian tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga dan melindungi generasi muda. Diperlukan dukungan seluruh pihak, mulai dari sekolah, orang tua hingga masyarakat, untuk membangun karakter dan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelajar.
“Generasi muda merupakan aset bangsa yang harus kita jaga bersama. Kami tidak bisa bekerja sendirian. Semoga seluruh instansi lintas sektoral dapat saling mendukung dalam menjaga dan membangun generasi muda agar menjadi generasi yang berprestasi,” paparnya.
Sementara itu, Ketua MKKS SMK Kabupaten OKU Timur, Drs. Ribut Setiadi, menyambut positif penandatanganan nota kesepahaman tersebut.
Menurutnya, kolaborasi antara dunia pendidikan dan kepolisian sangat dibutuhkan untuk menghadapi semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi para pelajar, terutama di tengah perkembangan era digital.
Ia menyebutkan, Kabupaten OKU Timur saat ini memiliki 40 SMA, terdiri dari 20 sekolah negeri dan 20 sekolah swasta. Selain itu, terdapat 29 SMK, dengan 11 sekolah negeri dan selebihnya merupakan sekolah swasta.
Dengan jumlah peserta didik yang mencapai sekitar 25 ribu orang, Ribut menilai pembinaan generasi muda tidak cukup hanya mengandalkan proses pembelajaran di sekolah.
Pendidikan juga harus diimbangi dengan pembentukan akhlak, karakter, kedisiplinan, serta kesadaran untuk menaati aturan dan hukum.
“Kami dari lembaga pendidikan bukan hanya bertugas mentransfer ilmu, tetapi juga mendidik. Kami dituntut membekali siswa dengan akhlak, karakter, dan kesadaran untuk taat hukum,” ungkapnya.
Ia menambahkan, persoalan penyalahgunaan narkoba, judi online, tawuran hingga balap liar merupakan tantangan bersama yang membutuhkan perhatian serius.
Sebab, dampaknya tidak hanya merugikan pelajar yang bersangkutan, tetapi juga dapat berpengaruh terhadap keluarga, lingkungan sekolah dan masyarakat.
Karena itu, pihaknya berharap kerja sama dengan kepolisian dapat ditindaklanjuti melalui pola koordinasi yang jelas, terutama dalam penanganan siswa yang terjaring penertiban.
Ribut juga mengusulkan agar pihak sekolah dilibatkan sejak proses penanganan maupun penjemputan siswa.
Dengan begitu, sekolah dapat melakukan pembinaan sekaligus menerapkan sanksi berupa poin pelanggaran sesuai tata tertib yang berlaku.
“Jika ada siswa yang terlibat balap liar dan tertangkap, itu akan masuk dalam poin pelanggaran siswa. Karena itu, kami minta dilibatkan saat penjemputan agar sekolah juga bisa memberikan poin pelanggaran,” ujarnya.
Ia berharap, penandatanganan MoU tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial semata, melainkan menjadi awal dari kerja sama yang berkelanjutan antara kepolisian dan lembaga pendidikan.
Melalui sinergi tersebut, pengawasan dan pembinaan terhadap pelajar di Kabupaten OKU Timur diharapkan semakin optimal.
Keterlibatan kepolisian, sekolah, orang tua dan masyarakat menjadi kunci penting dalam mencegah kenakalan remaja serta mewujudkan generasi muda yang disiplin, berkarakter, berprestasi dan taat hukum.
