Palembang – Pemerintah Kota Palembang kembali menunjukkan tren positif dalam stabilitas ekonomi makro.
Berdasarkan rilis terbaru, inflasi year-on-year (yoy) Kota Palembang pada April 2026 tercatat sebesar 1,71 persen. Angka ini menjadi capaian terendah sepanjang tahun 2026 dan berada jauh di bawah sasaran target nasional sebesar 2,5±1 persen.
Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi Pembangunan dan Investasi Kota Palembang, DR. H. Riza Fahlevi, MA, menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan buah dari koordinasi rutin yang intensif antara Pemerintah Kota Palembang dengan Badan Pusat Statistik (BPS) serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
“Alhamdulillah, inflasi kita di bulan April ini sangat terkendali di angka 1,71 persen. Ini adalah titik terendah kita sepanjang tahun 2026. Penurunan ini didorong oleh stabilnya kembali harga komoditas pangan seperti daging ayam ras dan telur ayam ras pasca-Ramadhan dan Lebaran, serta adanya penurunan harga emas perhiasan,” ujar Riza Fahlevi saat memberikan keterangan di Kantor Wali Kota Palembang, Senin (4/5/2026).
Meskipun inflasi secara umum melandai, Riza mengingatkan adanya tantangan eksternal. Kenaikan harga minyak mentah dunia sejak Maret 2026 mulai memberikan tekanan pada beberapa sektor, seperti kenaikan harga tiket angkutan udara, minyak goreng, dan sigaret kretek mesin (SKM).
“Kelangkaan bahan kemasan dan tingginya biaya produksi global memaksa produsen menyesuaikan harga. Inilah yang terus kita pantau agar dampaknya tidak terlalu membebani daya beli masyarakat,” tambahnya.
Dalam upaya menjaga stabilitas tersebut, DR. Riza Fahlevi menekankan konsistensi Pemkot Palembang dalam menjalankan Strategi 4K yaitu melalui operasi pasar murah secara masif di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk mencegah panic buying.
Memperkuat kerja sama antar daerah (KAD) dan menambah cadangan pangan pemerintah, melakukan rehabilitasi jalan, revitalisasi pasar, serta pengaturan lalu lintas yang efisien, dan mengedukasi masyarakat melalui berbagai kanal media serta berkoordinasi langsung dengan distributor dan agen besar.
Sejalan dengan terkendalinya inflasi, angka kemiskinan di Kota Palembang juga menunjukkan tren menggembirakan. Data tahun 2025 menunjukkan jumlah penduduk miskin ekstrem berkurang sekitar 6,79 ribu jiwa atau turun 0,39 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya.
Angka kemiskinan ekstrem Palembang saat ini tercatat lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Sumatera Selatan yang berada di angka 0,79 persen.
“Pengendalian inflasi dan penurunan kemiskinan adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Dengan harga yang stabil, beban pengeluaran warga berkurang. Kami melakukan multiple interventions untuk meminimalkan wilayah kantong kemiskinan,” jelas Riza.
Menutup pernyataannya, DR. Riza Fahlevi mengapresiasi sinergi seluruh jajaran OPD, BPS, dan TPID yang telah bekerja berbasis data. Ia berharap penguatan kolaborasi ini terus berlanjut demi mewujudkan Palembang yang tangguh dan sejahtera.
