Palembang – Jaksa penuntut umum Kejari Muba, menghadirkan 12 orang saksi atas kasus dugaan korupsi praktik pungutan liar (pungli), pengurusan izin berlayar di lingkungan KSOP Kelas I Palembang wilayah Karang Agung, yang menjerat Yudi Kurniawan eks Kawilker Karang Agung KSOP Kelas I Palembang.
Dalam persidangan dihadapan majelis hakim yang diketuai hakim Ade Sumitra Hadisurya SH MH, saksi mengungkap lebih jauh mekanisme pemberian uang di luar ketentuan resmi dalam pengurusan dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG).
Salah satu pengakuan menarik datang dari Hendri Irawan, Kepala Cabang PT Armada Maritim Nusantara mengatakan bahwa perusahaan tempatnya bekerja mengenal adanya biaya clearence di luar PNBP untuk mengurus dokumen izin berlayar.
Bahkan, biaya tambahan tersebut tercatat dalam neraca perusahaan dan nantinya ditagihkan kembali kepada pemilik kapal.
“Agen kapal kami diminta untuk mengurus SPB di luar dari biaya resmi yakni Rp2,5 juta, yang kemudian diserahkan kepada Kawilker melalui staf secara tunai pakai uang perusahaan,” ujar saksi Hendri, di PN Tipikor Palembang, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, pemberian uang tersebut bukan sesuatu yang asing bagi perusahaan agen kapal. Biaya clearence di luar PNBP disebut sudah menjadi pola yang berlangsung sejak Kawilker sebelumnya menjabat.
Hendri mengaku, mengetahui praktik tersebut sejak era Kawilker bernama Poniman hingga Kemas.
Dengan kata lain, dugaan pungli yang terungkap dalam perkara Yudi Kurniawan disebut bukan baru terjadi ketika terdakwa menjabat, melainkan telah dikenal oleh kalangan agen kapal sejak periode sebelumnya.
Sebelumnya Dalam surat dakwaan, JPU menguraikan bahwa uang miliaran rupiah tersebut diduga berasal dari pembayaran penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG) yang dipungut di luar ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Jaksa menyebutkan, Yudi yang merupakan pegawai negeri sipil diduga meminta uang kepada perusahaan agen kapal dengan nominal berkisar Rp1,5 juta hingga Rp3 juta. Apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi, penerbitan SPB dan SPOG disebut dapat diperlambat atau tidak diproses.
Kondisi tersebut diduga membuat perusahaan agen kapal terpaksa memenuhi permintaan pembayaran karena khawatir kapal mereka harus menunggu lebih lama di pelabuhan sehingga menimbulkan kerugian operasional.
Selama menjabat sebagai Kawilker Karang Agung, terdakwa disebut memiliki kewenangan melakukan verifikasi permohonan penerbitan SPB dan SPOG.
Untuk mengumpulkan uang tersebut, Yudi diduga memerintahkan stafnya, Agus Darmawan, merekap permohonan penerbitan dokumen setiap bulan sekaligus menghubungi agen-agen kapal untuk meminta pembayaran di luar ketentuan PNBP.
Berdasarkan dakwaan JPU, selama Mei hingga Desember 2025 terdapat 2.775 penerbitan SPB dan 12.934 penerbitan SPOG di wilayah kerja tersebut.
Dari penerbitan dokumen itu, terdakwa didakwa menerima uang di luar ketentuan PNBP sebesar Rp2.345.300.000 dari 23 perusahaan agen kapal.
Rinciannya, sebesar Rp1.760.800.000 disebut diterima langsung oleh terdakwa. Kemudian, Rp167.500.000 merupakan uang terkait penerbitan SPB yang diterima melalui Agus Darmawan, sedangkan Rp417 juta lainnya berasal dari pembayaran terkait SPOG melalui saksi yang sama.
Jaksa juga mengungkapkan bahwa uang tersebut diterima melalui dua cara, yakni transfer ke rekening bank atas nama Sigit Tri Cahyo yang disebut dikuasai terdakwa serta penyerahan secara tunai di sejumlah lokasi, termasuk kawasan Boom Baru Palembang dan kantor KSOP.
Dari total penerimaan yang didakwakan, sebesar Rp70 juta disebut diserahkan kepada Agus Darmawan, Rp42 juta kepada Wahyudi, serta masing-masing Rp56 juta kepada Erwinsyah dan Hendri.
Sementara itu, sebesar Rp2.121.300.000 disebut digunakan untuk kepentingan terdakwa, termasuk membeli satu unit sepeda motor Harley-Davidson tipe Road Glide berwarna biru Candy, tujuh keping logam mulia dengan berat total 274,9 gram, serta membiayai operasional dan kebutuhan sehari-hari.
Dalam surat dakwaan, JPU menyusun dakwaan secara alternatif. Pada dakwaan pertama, Yudi didakwa melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Jaksa juga menguraikan dakwaan alternatif terkait dugaan penerimaan gratifikasi berupa uang yang berkaitan dengan jabatan terdakwa dan bertentangan dengan kewajibannya.
Dalam dakwaan alternatif, terdakwa dijerat Pasal 606 Ayat (2) KUHP juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
