Palembang – Jajaran pegawai Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Selatan melaksanakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tahun 2026 di Aula Kanwil BPN Sumsel, Kamis (5/11/2026).
Mengusung tema “Penguatan Sinergi dan Transformasi Kinerja untuk Pelayanan Pertanahan yang Lebih Pasti”, kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi, menyelaraskan program kerja, serta meningkatkan kualitas kinerja seluruh satuan kerja di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan.
Rakerda Tahun 2026 diikuti oleh jajaran pegawai dari 17 Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Sumsel, Dr. Ir. Rahmat, A.Ptnh., Μ.Μ., QRMO., QCRO., CODP., C.Med., memberikan sambutan sekaligus arahan dalam pembukaan kegiatan.
Dalam kesempatan tersebut, Rakerda menjadi ruang bagi seluruh jajaran untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus merumuskan strategi peningkatan kinerja yang lebih efektif, terukur, dan berorientasi pada hasil.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan paparan dari Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ATR/BPN RI, Bahrun Munawir, S.STP., M.Si.
Paparan tersebut memberikan penguatan terkait aspek perencanaan dan kerja sama sebagai bagian penting dalam mendukung pencapaian target organisasi.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel, Nurcahyo Jungkung Madyo, S.H., M.H.
Dalam kesempatan ini, ia memberikan wawasan mengenai tugas dan fungsi kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara.
Pemahaman tersebut menjadi penting dalam memperkuat koordinasi serta memberikan perspektif hukum bagi pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang pertanahan.
Melalui Rakerda ini, seluruh jajaran Kanwil BPN Sumsel diharapkan dapat memperkuat sinergi antarsatuan kerja, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya organisasi.
Selain itu, forum ini juga menjadi kesempatan untuk mengidentifikasi tantangan dan merumuskan langkah strategis dalam menghadapi dinamika pelaksanaan tugas pertanahan.
